Breaking News

OPINI Pro-Kontra Revisi UU KPK dan Demo Mahasiswa, Sebuah Catatan Kritis 06 Oct 2019 10:38

Article image
Silvester Ule, SVD, Imam dan Misionaris SVD dalam suatu pelayanan di tempat misi. (Foto: Dokpri Sil Ule)
Bagi saya, revisi UU KPK itu benar dan perlu didukung. Tapi kecenderungan untuk ditunggangi Badan Pengawas di luar KPK, itu yang perlu diwaspadai.

Oleh: Silvester Ule*

OPINI, IndonesiaSatu.co-- Mengikuti perkembangan situasi dalam negeri, saya menyaksikan perdebatan sengit di salah satu stasiun Televisi soal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Saya ingin memberi pendapat sekenanya, khas amatir soal politik praktis.

Ada dua hal penting yang menjadi catatan kritis yakni terkait revisi UU KPK dan gaung demonstrasi mahasiswa.

Pertama, tampak bahwa orang bisa saja sepakat tentang apa yang dianggap buruk. Orang sepakat bahwa korupsi itu buruk, dan KPK mesti diperkuat. 

Namun, orang sering tidak sepakat bentuk teknis mana dalam meredam keburukan atau bentuk teknis seperti apa dalam memperkuat KPK. 

Pokok soal tampaknya diterima dua belah pihak: bahwa ada masalah dalam tubuh KPK, dan sebenarnya ada rencana lama untuk merevisi UU KPK tersebut sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun bagaimana sistem dan bentuk teknis pembenahan masalah, atau bagaimana bentuk konkret revisi UU KPK tersebut, kini jadi bahan perdebatan.

Penambahan Dewan Pengawas yang diajukan oleh DPR dianggap dapat melemahkan KPK. Namun, di sisi lain, DPR merasa bahwa penambahan itu adalah sebentuk sistem yang dibuat untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Bagi para aktivis, menambahkan Dewan Pengawas justru melemahkan KPK. Dan melemahkan KPK berarti melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Namun, bagi mereka yang menyetujui revisi UU KPK, yang paling penting sebenarnya bukan KPK sendiri, namun sistem keseluruhan, di mana korupsi bisa dicegah. Pihak yang menyetujui revisi UU KPK menganggap bahwa dalam UU KPK yang berlaku, KPK seakan hanya sebagai penangkap atau pengintai para koruptor; dan sayangnya semakin banyak koruptor yang ditangkap, justru semakin banyak pula yang melakukan korupsi.

Namun, dalam revisi UU KPK, KPK berperan sebagai pencegah, di mana orang tidak punya kesempatan untuk korup. Artinya, bukan terutama efek jeranya yang dicari, karena pada praksisnya seakan tidak ada efek jera dari pelbagai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan KPK. Justru yang penting adalah pencegahan, di mana orang tidak diberi kesempatan melakukan korupsi. Perdebatan pasti akan berlanjut, dan kita akan mengikuti perkembangan soal ini.

Kedua, ada pro dan kontra mengenai demonstrasi mahasiswa. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Pihak yang mendukung menganggap bahwa demontrasi adalah bagian dari ekspresi kebebasan berdemokrasi. Sementara pihak yang menolak menganggap bahwa demontrasi tidak diperlukan dalam soal ini, karena mahasiswa yang berniat baik, mudah ditunggangi kepentingan lain tanpa mereka sadari.

Jika pada masa lalu demontrasi mahasiswa adalah satu-satunya cara perubahan yang didukung penuh rakyat, maka demontrasi kali ini justru ditentang sebagian rakyat yang merasa dirugikan dalam mencari nafkah hidupnya sehari-hari semisal orang-orang kantoran, para tukang ojek, juga ada video di mana seorang bapak yang motornya terbakar dalam kerusuhan. 

Saya sendiri pro demonstrasi. Namun, saya tidak selamanya setuju dengan bentuk tertentu dari demonstrasi. Sebagai mahasiswa, kami pernah melakukan demo tentang UU Pornografi. Saya tetap bangga hingga saat ini, karena demontrasi yang kami lakukan setelah melewati pelbagai debat dan refleksi bersama yang njlimet dan sedikit teruji. 

Saat itu, kami berusaha mempelajari, mengkaji, dan menemukan soal hingga pada aspek-aspek teknis. Banyak yang menulis di media (cetak dan online) dengan pemahaman dan argumentasi yang agak detail. Namun, karena Flores sedemikian jauh dan dianggap kecil tiada arti, maka kiranya suara kami lebih bergema jika diekspresikan dalam demonstrasi. 

Sebaliknya, jika melihat dan mencermati bagaimana bobot substansi demo saat ini, diundang duduk untuk berargumentasi, seakan membenarkan kesan Menteri Yassona Laoly bahwa mereka belum baca dan mengerti, namun lebih dahulu berteriak keras dan nyaring.

Jika hal itu benar, maka soal utamanya bagi saya bukan pada demo atau tidak demo. Soalnya adalah sikap kritis; dan demontrasi mesti jadi bagian dari sikap kritis mahasiswa. Bisa jadi tuntutan mereka sudah benar, namun kita tidak harapkan para mahasiswa yang berdemo karena kebetulan benar, namun karena mereka melewati proses pembelajaran yang benar.

Para mahasiswa adalah para pemimpin masa depan. Kita harapkan pemimpin masa depan yang kritis dan mengutamakan kebenaran, bukannya yang mengutamakan prinsip: “Siapa paling kuat berteriak dia yang mesti dianggap benar” yang pada akhirnya punya muara yang sama pada hukum rimba: “Siapa kuat ia menang”. 

Kita harapkan siapa yang paling objektif, luas mempertimbangkan situasi, serta yang paling rasional yang mesti benar, dan mahasiswa mestinya punya kualitas-kualitas itu.

Kita membutuhkan pemimpin masa depan yang paham dahulu substansi soal baru bertindak, bukan sebaliknya, yang bertindak dahulu baru mulai paham sesudahnya.

Kesan saya bisa saja salah, namun para mahasiswa mesti lebih meyakinkan lagi dalam demontrasi ke depan. Artinya, demonstrasi bisa jadi tanda menggembirakan dari kebangkitan mahasiswa, namun amunisi dan alasan kritis kita mesti diperbaiki agar ke depannya sungguh-sungguh efektif dan solutif.

Pada akhirnya, mesti ada sikap dan anjuran jelas walau nanti terbukti keliru. Bagi saya, revisi UU KPK itu benar dan perlu didukung. Tapi kecenderungan untuk ditunggangi Badan Pengawas di luar KPK, itu yang perlu diwaspadai. Biarkan sistem pengawasan internal KPK yang diperkuat. 

Yang perlu sungguh-sungguh diperhatikan ialah sistem rekrutmen pemimpin KPK yang benar-benar teruji, karena pada akhirnya, pengawas atau penanggung jawab terbaik KPK adalah para pimpinan KPK sendiri yang memiliki integritas mumpuni. 

Selanjutnya, jika benar revisi UU KPK menghasilkan sistem yang menghalangi koruptor beraksi, maka hal tersebut mesti kita dukung. Karena tujuan kita bukan untuk menangkap sebanyak-banyaknya koruptor, namun untuk menghalangi para koruptor potensial beraksi. Dalam perumpamaan banal, kita tidak ingin KPK selalu jadi pemadam kebakaran, namun jadi pengawas dan pengingat bahaya api kecil yang bisa menghanguskan semuanya. 

Kita tidak ingin KPK yang berteriak kepada pencuri: “Rasakan, engkau sudah saya tangkap”, namun KPK yang berteriak kepada calon pencuri: “Jangan coba sentuh uang itu, saya sedang lihat engkau.”

*Penulis adalah Imam dan Misionaris SVD, alumnus STFK Ledalero, Flores, NTT.

Komentar