Breaking News

BERITA Raih Rekor Zona Integritas, Menkumham: Tidak Ada Lagi Praktek Pungli 08 Aug 2020 07:00

Article image
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Lay saat memimpin apel penguatan ASN Lingkup Kemenkumham. (Foto: BPHN-Kemenkumham RI)
Komitmen ini sejalan dengan upaya Kemenkumham dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, tidak melakukan pungutan liar (pungli) dan percaloan sewaktu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen ini sejalan dengan upaya Kemenkumham dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Petugas memberikan pelayanan secara responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan dan kepastian waktu penyelesaian," kata Menteri Yasonna, Senin (3/8/20) kepada para ASN lingkup Kemenkumham RI di Jakarta seperti dilansir dari rilis BPHN-Kemenkumham RI.

Menteri Yasonna mengatakan bahwa sekalipun Kemenkumham RI cukup banyak mendapatkan prestasi terkait inovasi pelayanan publik, ia meminta jajarannya untuk tidak cepat puas, namun terus-menerus meningkatkan pelayanan lebih baik lagi.

Menteri Yasonna mendorong seluruh jajaran, baik Unit Utama ataupun Kantor Wilayah (Kanwil) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lebih termotivasi dan terpacu untuk bekerja lebih keras dan menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik tercela yang merugikan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa jangan sampai pencanangan ZI Menuju WBK dan WBBM hanya ‘di atas kertas’, namun yang terpenting hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada tahun 2019, Kemenkumham RI mengusulkan sebanyak 139 Satuan Kerja (Satker) berpredikat WBK dan WBBM. Hasilnya, 43 Satker mendapatkan ZI, di mana 39 Satker berpredikat WBK dan empat Satker berpredikat WBBM.

Sementara pada tahun 2020 ini, Kemenkumham mengusulkan sebanyak 520 Satker ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Kementerian kita tercatat yang terbesar dalam mengajukan usulan WBK dan WBBM. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya mendapatkan predikat WBK dan WBBM," komit Yasonna.

Dalam mewujudkan ZI, kata Yasonna, akan banyak menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen mulai dari staf hingga pimpinan sehingga jalan menuju WBK dan WBBM dapat berhasil dicapai.

Di samping itu, Yasonna berpesan kepada Koordinator WBK dan WBBM dari Unit Utama (Eselon I) selaku pembina, untuk terus mengawasi Satker yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memenuhi Komponen Pengungkit dan memantau hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana Peraturan Menteri Pan-RB (Permenpan-RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Jika kita bersama-sama dan punya komitmen yang tinggi dalam mewujudkan Zona Integritas, maka kita akan mampu mencapai target. Jika ini terjadi, rakyat yang akan menikmati," imbuhnya.

Rekor Kementerian Hukum dan HAM

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Jufri Rahman, mengapresiasi keseriusan Kemenkumham karena di tengah pandemi Covid-19 ini, instansi vertikal terbesar di Indonesia tetap berkomitmen membangun birokrasi yang anti-korup dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

"Ini bukti keseriusan Kemenkumham RI membangun ZI, yang sebenarnya miniatur pembangunan reformasi birokrasi. Kita membangun unit kerja percontohan untuk membangun birokrasi yang anti korup dan budaya kerja pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Jufri.

Secara umum, lanjut Jufri, Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah yang mengusulkan WBK dan WBBM mengalami peningkatan.

Berdasarkan data terkini, Kemenpan-RB menerima 3.640 usulan Satker yang terdiri dari 71 K/L, 19 Pemerintah Provinsi, dan 147 Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Kemenpan-RB berharap dengan banyaknya K/L dan Pemerintah Daerah yang berpredikat WBK atau WBBM, semangat reformasi birokrasi akan semakin meluas hingga ke seluruh instansi pemerintah baik di pusat atau daerah.

"Kementerian Hukum dan HAM RI mencatatkan rekor sebagai Kementerian terbanyak yang mengajukan, ini mengalahkan rekor yang selama ini dipegang oleh Kepolisian," tutup Jufri.

--- Guche Montero

Komentar