Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

PERUMAHAN Realisasikan Sejuta Rumah, Mendagri Minta Pemda Permudah Perizinan 15 Sep 2017 13:00

Article image
Program Sejuta Rumah. (Foto: Ant)
Kebutuhan rumah baru setiap tahun sebanyak 800.000 unit dan kemampuan pengembang baru 400.000 unit sehingga kekurangan (backlog) rumah setiap tahun sebanyak 400.000 unit.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memastikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mewujudkan program Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan tercukupinya pangan, sandang dan papan bagi seluruh masyarakat.

Untuk itu, Tjahjo meminta pemerintah kota, pengembang, perbankan dan stakeholders untuk mengatasi permasalahan perumahan yang terbesar di perkotaan.

“Berdasarkan data BPS, kebutuhan rumah baru setiap tahun sebanyak 800.000 unit dan kemampuan pengembang baru 400.000 unit sehingga kekurangan (backlog) rumah setiap tahun sebanyak 400.000 unit,” kata Mendagri di opening caremonial Indonesia Futre City dan REI Mega City 2017 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (14/9).

Melihat kondisi tersebut, Tjhajo mengatakan pemerintah mencanangkan program “Sejuta Rumah” untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) antara lain nelayan, petani, pekerja/buruh, PNS, TNI, POLRI dll. Tapi Tjahjo mengatakan, program tersebut masih terhambat karena terkendala masalah perizinan, lahan dan pembiayaan. 

“Pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan melalui berbagai regulasi, antara lain PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Inpres Keringan BPHTB, Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di Daerah,” katanya.

Mendagri mengatakan, pemerintah telah menerbitkan payung hukum PP Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini menurutnya, tindak lanjut Paket Kebijakan Ekonomi XIII serta wujud kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat.

“Dan sudah ditetapkan dan diundangkan Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 pada tanggal 20 Juli 2017, tentang pelaksanaan perizinan dan non perizinan pembangunan perumahan bagi MBR di daerah untuk percepatan pembangunan perumahan bagi MBR serta tindak lanjut terbitnya PP Nomor 64 tahun 2016
tentang Pembangunan Perumahan MBR. Secara substansi Permendagri,” ungkapnya.

Bahkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Setwapres, KemenPUPR, dan Kementerian ATR/BPN pada 16 Agustus 2017 di Kantor Wakil Presiden, antara lain disepakati bahwa dalam rangka percepatan implementasi pembangunan perumahan bagi MBR di daerah, Menteri PUPR akan segera menerbitkan Surat Edaran pengganti rancangan PermenPUPR sebagai juklak dari PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

“Menteri ATR/BPN akan menerbitkan Surat Edaran internal untuk instansi vertikal di daerah guna mendukung pelaksanaan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” jelasnya.

Tjhajo mengatakan, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya, dinilai memberatkan pengembang. 

“Hal ini antara lain dikarenakan berpotensi menambah biaya yang akan berdampak kepada harga properti dan pemerintah daerah dinilai belum memiliki kapasitas penerbitan SLF karena belum semuanya membentuk DPMPTSP yang berwenang menerbitkan SLF,” pungkasnya.

--- Very Herdiman

Komentar