Breaking News
  • Defisit Lebih Rendah Dari Proyeksi APBN-P 2017
  • Menkeu: investasi tumbuh karena kepercayaan pelaku usaha
  • Penerimaan Bea Cukai hingga November Rp130,1 triliun
  • Presiden Jokowi setuju pendiri HMI jadi Pahlawan Nasional

REGIONAL Sekitar 38 Persen Penyerapan Anggaran Daerah Tak Berpihak pada Rakyat 06 Sep 2017 09:05

Article image
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Setkab.go.id)
Problem di daerah yang menjadi tanda tanya adalah mahalnya pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga ditemukan Irjen Kemendagri bersama KPK dan BPKP.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh Kepala Daerah untuk fokus dalam melaksanakan program prioritas sesuai kehendak rakyat. Hasil temuan memperlihatkan hampir 38 persen penyerapan anggaran daerah tidak fokus dan berpihak pada rakyat. 

“Di daerah ini banyak yang asal kerja, temuan kami dengan KemenPAN RB ada sekitar 38 persen daerah yang penyerapannya habis, tapi programnya tidak fokus dan sesuai kemauan rakyat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di kantornya, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, problem di daerah yang menjadi tanda tanya adalah mahalnya pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga ditemukan Irjen Kemendagri bersama KPK dan BPKP. 

“Pengadaan barang dan jasa dari pemerintah dan swasta lebih mahal pemerintah, kalau swasta wajar ya. Maka dengan model e-katalog, e-planing ditambah KPK juga masuk ini bisa dicegah," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri.

Tjahjo menambahkan, sampai saat ini pemerintah konsisten untuk terus mendorong percepatan dan pertumbuhan di daerah. Hal tersebut bisa terlihat dari keseriusan Presiden Joko Widodo yang mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar 70 persen difokuskan ke daerah.

“Ini harus diimbangi keseriusan dari para kepala daerah untuk bisa mensinkronkan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi,” tegasnya.

Tjahjo melihat kondisi saat ini memang sangat menyedihkan, karena banyak daerah yang anggarannya masih mengendap dan baru dicairkan pada Oktober dan November mendatang.

"Tidak bisa disalahkan, karena tidak semua daerah. Ada juga daerah yang tendernya di awal, tapi pihak ketiga belum mau mengambil dulu karena ketakutan," ujarnya. 

Karena itu, kata Mendagri, pihaknya telah mengubah aturan-aturan yang menghambat jalannya investasi. Ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang meminta agar semua aturan yang berkaitan investasi bisa diselesaikan. “Jika ingin makmur dan sejahtera jangan menghambat investasi,” pungkasnya.

--- Very Herdiman

Komentar