Breaking News

NASIONAL Soal HAM dan Intoleransi, SETARA Institute: Presiden Jokowi Harus Jawab Harapan Publik 17 Feb 2020 10:14

Article image
Ketua SETARA Institute, Hendardi. (Foto: Ist)
Menurut Hendardi, HAM adalah paradigma bernegara, bukan semata kasus atau pelanggaran HAM.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang prioritas agenda pemerintahannya, menunjukkan bahwa nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Ini menggambarkan pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM."

Demikian hal itu diutarakan Ketua SETARA Institute, Hendardi dalam siaran pers kepada wartawan, Minggu (16/2/20).

Menurut Hendardi, HAM adalah paradigma bernegara, bukan semata kasus atau pelanggaran HAM.

Ia menilai, Presiden Jokowi semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya, sehingga dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan.

"Perlu diingat bahwa tugas konstitusional memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yang di dalamnya juga memuat jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM dan jaminan kesetaraan dalam beragama (berkeyakinan, red), bukanlah tugas yang harus dipilih-pilih oleh seorang Presiden," kata Hendardi.

Semua tugas konstitusional, lanjut dia, melekat pada seorang Presiden dalam suatu periode pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden dibekali kewenangan mengangkat Menteri dan Kepala Badan dalam berbagai bidang agar dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan.

"Sepanjang para pembantu Presiden memiliki kepekaan dan kecakapan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda tugas-tugas konstitusional tersebut. Apalagi, khusus agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi, merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama, di mana secara eksplisit termaktub dalam Nawacita Jokowi 2014 silam," sorotnya.

Nawacita sebagai Jalan Moderat Keadilan

Hendardi beralasan, Presiden memiliki banyak perangkat dan instrumen untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

"Gagasan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawacita 2014, adalah model yang paling moderat untuk merintis penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Fokus komisi ini adalah mengungkap kebenaran, tanpa terjebak penyelesaian yudisial atau non-yudisial. Jika Komisi ini selesai menjalankan tugas pengungkapan kebenaran, berikutnya adalah mendiskusikan makna dan jalan keadilan yang bisa banyak variannya," ujarnya.

Sayangnya, sentil dia, Presiden Jokowi justru mengurungkan niatnya pada periode kedua ini, dengan alasan prioritas kepemimpinanya adalah pemajuan ekonomi-kesejahteraan dan penguatan SDM.

"Lalu kapan janji penuntasan bidang HAM akan dipenuhi, sedangkan Jokowi sudah memasuki periode kedua?" timpalnya.

Di bidang penanganan intoleransi, kata Hendardi, komitmen Presiden Jokowi tampak hanya ditujukan untuk menjustifikasi tindakan politiknya, menunjuk sejumlah Menteri yang oleh Presiden dianggap memiliki kecakapan penangan intoleransi.

Nyatanya, sambungnya, sejumlah Menteri dan Kepala Badan atau lembaga, tidak memiliki agenda terpadu dan mendasar dalam menangani intoleransi.

"Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (intoleran) terus terjadi, dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara," tandasnya.

Meski demikian, Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Jokowi-Maruf belum genap satu tahun dan masih punya waktu terkait penuntasan HAM dan Intoleransi. 

"Kepemimpinan ini masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode kedua ini dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode ini," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar