Menyikapi wabah DBD yang terus meningkat, Komisi III DPRD Ende menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Komisi III DPRD Ende merespon wabah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan angka kasus dan penderita positif DBD yang terus meningkat.

Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengumumkan bahwa hingga awal Maret 2020, terdapat 64 kasus DBD terjadi di Kabupaten Ende. Dari kasus wabah penyakit menular tersebut, tercatat 70 pasien yang sudah teridentifikasi positif menderita DBD.

Kepala Dinas Kesehatan Ende, drg. Muna Fatma mengatakan bahwa angka kasus dan penderita tersebut cenderung bertambah siginifikan. Namun pemerintah terus berupaya mencegah dan menekan angka penularan agar tidak termasuk dalam zona Kejadian Luar Biasa (KLB).

Menyikapi hal itu, Komisi III DPRD Ende menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Kamis (5/0m3/20).

Ketua Komisi III DPRD Ende, Vinsen Sangu dalam rilis kepada media ini mengatakan bahwa wabah DBD tidak semata ditanggapi dengan tren laporan angka kasus dan korban, melainkan lebih kepada tindakan konkrit baik upaya pencegahan, penanganan intensif hingga eliminasi kasus.

"Kami meminta agar pemerintah melalui Dinas Kesehatan, dapat secepatnya mengeliminasi kasus DBD ini. Bagi kami, ini bukan sekadar menjawab penurunan tren peningkatan, namun mesti secepatnya kasus ini tereliminasi," desak Vinsen usai RDP.

Politisi muda Pertai PDI Perjuangan ini pun membandingkan kasus tersebut yang sudah masuk zona Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sikka sebagai referensi atau rujukan bagi Lemda Ende dalam upaya panangganan wabah tersebut.

"Misalnya, 5 kasus dari total 70 kasus yang dilaporkan pemerintah per 5 Maret 2020, semestinya sudah secepatnya melakukan gerakan fogging. Laporan angka kasus ini berpotensi akan terus meningkat setiap hari. Sebelumnya 64 kasus dan hari ini menjadi 70 kasus. Tentu ini akan terus meningkat hingga siklus DBD ini benar-benar berakhi," ungkapnya.

Vinsen menegaskan bahwa gerakan fogging harus terus dilakukan secara masif di tengah masyarakat terutama daerah yang sangat potensial terjangkit virus tersebut.

"Gerakan fogging harus terus dilakukan sebagai upaya pencegahan dan juga pemberantasan sarang jentik nyamuk DBD. Wabah DBD ini harus segera dieliminasi. Selain itu, petugas dan perlengkapan kesehatan harus tetap tersedia baik di Pustu, Puskesmas maupun Rumah Sakit," imbuhnya.

Komisi III DPRD juga mengharapkan agar pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah tingkat bawah hingga masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi wabah DBD ini.

“Ini harus terus berkoordinasi dengan segenap elemen maupun masyarakat. Tidak bisa bekerja sendiri. Semua elemen harus bergerak untuk membasmi wabah ini," tandasnya.

Atensi Bersama Berantas DBD

Senada, Anggota Komisi III DPRD Ende, Mahmud Bento Djegha mengatakan bahwa pemberantasan wabah DPD harus menjadi perhatian, tanggung jawab dan komitmen bersama baik pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, lembaga DPRD, segenap elemen hingga masyarakat.

"Masalah kesehatan harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama semua pihak. Meski masih sebatas isue, virus Corona juga patut diwaspada selain wabah DBD. Jangan sampai setelah ada korban korban jiwa baru diambil tindakan siaga. Pencehagan harus intens dilakukan selain penanganan kasus dan penderita yang suda teridentifikasi positif," kata Bento.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, dengan angka kasus sudah mencapai 70, harusnya sudah status waspada dan siaga, mengingat wabah tersebut terjadi secara menular dan berpotensi terus bertambah dari hari ke hari.

"Ini angka yang tidak sedikit untuk daerah yang sangat berpotensi terjangkit virus DBD. Khusus untuk wilayah Utara dan kecamatan Lio Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Sikka, pemerintah dan instansi terkait harus fokus dan butuh perhatian serius melalui upaya pencegahan, pemberantasan maupun langkah alternatif lain," pintanya.

Bento menandaskan bahwa selain upaya medis melalui kinerja para dokter dan petugas medis, namun juga butuh kepedulian dan solidaritas kemanusiaan.

"Artinya, butuh kesadaran bersama menyikapi wabah ini. Diharapkan agar para petugas media melakukan kunjungan kerja yang intens sekali dalam seminggu ke seluruh wilayah di luar kota, baik sosialisasi, vaksinasi maupun gerakan fogging. Jangan sampai hanya tren pelaporan angka kasus dan korban namun minim tindakan konkrit di lapangan. Jika angka (kasus) terus meningkat, berarti patut dipertanyakan komitmen pemerintah dan instansi terkait," tegasnya.

--- Guche Montero