Breaking News

REGIONAL Terkait Kerjasama Proyek, TPDI: Keuskupan Maumere Dapat Mendiskualifikasi PT. YKI 24 Jun 2020 22:23

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Sementara, Perda untuk melindungi kepentingan publik Sikka terkait Menara Kamuflase belum tersedia. Sehingga PT.YKI dapat didiskualifikasi atas alasan belum adanya Perda," kata Petrus.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- "Pihak Keuskupan Maumere dapat mendiskualifikasi PT. Yasoonus Komunikatama Indonesia (PT. YKI) dalam kerjasama proyek penyediaan menara kamuflase di Kabupaten Sikka."

Demikian hal itu diutarakan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (24/6/20).

Hal itu diutarakan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Bupati Sikka, Robi Idong, yang menyatakan bahwa PT.YKI

adalah Investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sikka dengan Proyek Penyediaan Manara Base Transceiver Station (BTS) atau Stasiun Pemancar (Provider) di lingkungan Gereja dan telah memiliki kerjasama dengan Operator Seluler serta mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah. 

Menurut Petrus, terdapat empat poin penting pernyataan Bupati Sikka tentang PT.YKI, yakni investor yang ingin berinvestasi di Sikka; proyeknya lenyediaan Menara BTS di bangunan Gereja; memiliki kerjasama dengan Operator Seluler; dan mempunyai hubungan baik dengan pemeritah.

"Ini harus diperjelas, terutama kualifikasi; apakah sebagai investor PT.YKI cukup kredible dan kompeten? Apakah menara kamuflase merupakan kebutuhan mendesak di Sikka? Benarkah PT.YKI sudah memiliki kerjasama dengan Operator Seluler? Dan apa parameter hubungan baik PT.YKI dengan Pemerintah?" sorot Petrus.

Menurut Advokat Peradi ini, bukti tentang kerjasama PT.YKI dengan Operator Seluler harus diperjelas agar Gereja, Pemda Sikka dan Masyarakat Sikka tidak membeli kucing dalam karung.

"Hal yang paling utama adalah tidak boleh ada tipu muslihat dan itikad tidak baik dalam hubungan 'kerjasama' antara PT.YKI dengan Operator Seluler; apakah melalui PL atau melalui Tender dari Operator Seluler di satu pihak, dan antara PT.YKI dengan Gereja di pihak yang lain," katanya. 

Ia menyebut, dari berbagai informasi dan data yang ada, PT.YKI tidak berada dalam posisi yang layak untuk disebut investor karena tidak kapabel, tidak kompeten dan tidak kredible.

Pasalnya, syarat untuk dikatakan investor yang kapable, kredible dan kompeten, tidak cukup hanya memiliki legalitas status Badan Hukum dan Izin Usaha, tetapi lebih dari itu, harus memiliki kompetensi (permodalan, integritas moral dan SDM), yang dibuktikan dengan merealisasikan janji-janji PT.YKI.

Mempertanyakan Kerjasama dengan Operator Seluler

Petrus mengatakan bahwa dari berbagai sumber terpercaya, diinformasikan bahwa PT.YKI belum memiliki legal standing yang cukup untuk bertindak sebagai investor proyek apapun, termasuk proyek Penyediaan Menara BTS.

"Hal ini mengingat status Badan Hukum PT.YKI dari Dirjen AHU, baru diperoleh pada tanggal 1 Juni 2019, belum memiliki modal kerja, Izin-Izin, dan track record lain, sehingga mustahil Operator Seluler (Telkomsel, Indosat, XL, dll.) memberikan kepercayaan untuk membangun Menara BST," timpalnya.

Menurut Advokat senior asal Sikka ini, yang justru mengherankan yakni perjanjian kerjasama lemasangan Menara Kamuflase di sejumlah titik bangunan Gereja di Maumere, tidak mempertimbangkan bahaya radiasi medan elektromagnet di Menara Kamuflasi, karena mendekatkan ancaman bahaya medan elektromagnet dengan korban yaitu umat pada saat beribadah, jika dibandingkan dengan Menara BTS 4 kaki di lapangan luas di luar, serta faktor tumpang tindih fungsi Menara Konvensional BTS 4 kaki di seluruh Sikka yang masa kontraknya masih berlaku.

"Publik (umat) mulai curiga dengan klaim  PT.YKI bahwa pihaknya telah memiliki kerjasama dengan Keuskupan Maumere sejak Agustus 2019 yang lalu dan sebagai langkah awal, PT.YKI berjanji akan membangun Menara Kamuflase percontohan di depan Stadion Samador model 'Olimpic' dan di Bundaran Bandara Waioti berbentuk 'Pohon Lampu Hias' pada September 2019, namun hingga saat ini tidak tampak menara yang dijanjikan itu.

Perlu Legalitas melalui Perda 

Petrus menduga, Pemda Sikka tampaknya belum memiliki Perda tentang mekanisme, prosedur, standar dan norma tentang syarat-syarat Penyediaan Menara BTS dan/atau Menara Kamuflase di bangunan Gereja, Masjid dan bangunan lainnya, sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan di atasnya; seperti wewenang Pemda memberikan Izin Mendirikan Menara, Sanksi dari Pemda, soal Interkoneksi, jarak persebaran maupun zonasi-zonasi antar menara, dan lain-lain.

"Perda tentang Penyediaan Menara BTS, seharusnya disediakan sejak hadirnya penyediaan jaringan Menara Pemancar di Kabupaten Sikka yang sudah berumur di atas 10 atau 20 tahun. Sebab, ada banyak hal yang harus diatur dengan Perda, terutama menyangkut kepentingan umum yang harus dilindungi (Penerbangan, Kamneg, Radio, Kesehatan, Penataan Kota), dan lain-lain.

"Bagaimana dengan Menara Pemancar berbentuk Tower 4 kaki atau Tower 3 kaki di Sikka yang sudah berjalan puluhan tahun; apakah akan dialihfungsikan ke Menara Kamuflase? Dan bagaimana bangkai-bangkai menara 4 kaki, karena fungsinya dialihkan? Tentu ini semua memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Perda," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa permasalahan sekarang yakni PT.YKI telah mempublish rencana pembangunan Proyek Penyediaan BTS berupa Pemasangan Menara Kamuflase di Gereja-Gereja dengan iming-iming uang ratusan juta dan dana-dana lainnya yang bakal diperoleh pihak Gereja dengan angka menggiurkan.

"Sementara, Perda untuk melindungi kepentingan publik Sikka terkait Menara Kamuflase belum tersedia. Sehingga PT.YKI dapat didiskualifikasi atas alasan belum adanya Perda," tutupnya

--- Guche Montero

Komentar