Breaking News

HUKUM Terkait Pembebasan Napi oleh Menkumham, TPDI: Insubordinasi dan Mencederai Rasa Keadilan Publik 03 Apr 2020 11:35

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Menteri Yasonna secara terang-terangan ingin membebaskan ribuan Napi demi menghindari penyebaran Covid-19. Bukankah ini kebijakan kontraproduktif dan memicu rasa ketidakadilan publik?” timpal Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, dengan membebaskan ratusan bahkan ribuan narapidana dari Lapas yang sudah melebihi kapasitas, merupakan gagasan prematur yang menunjukkan sikap Yasonna Laoly berpihak kepada kepentingan koruptor sehingga menimbulkan kegaduhan dan bertentangan dengan rasa keadilan publik."

Demikian sorotan itu diutarakan Kordinator
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (3/4/20).

Petrus menilai, jika atas alasan bahwa lapas yang over kapasitas, maka cukup dengan membatasi atau meniadakan untuk sementara waktu proses hukum terhadap semua pelaku kejahatan, menghentikan kunjungan bagi keluarga marapidana, hingga ancaman Covid-19 berakhir.

Apalagi pembatasan kunjungan itu sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang mengeluarkan ketentuan tentang social distancing hingga karantina yang diperluas.

"Sudah ada kebijakan Presiden dalam membatasi jarak aktivitas sosial, namun sebaliknya Menteri Yasonna justru membebaskan ribuan orang di Lapas untuk bebas di luar. Ini namanya insubordinasi,” sorot Selestinus.

Kontraproduktif

Menurut Advokat Peradi ini, rencana Menteri Yasonna tersebut bisa menjadi bumerang bagi Presiden karena kontraproduktif dengan kebijakan Presiden yang membatasi aktivitas sosial masyarakat melalui kontak sosial dan kontak fisik dengan kebijakan social distancing.

"Tugas dan langkah yang tepat agar Napi Koruptor yang usianya di atas 60 tahun jangan sampai terpapar Covid-19 di lapas yakni menutup sementara kunjungan dari siapapun, bukan dengan membebaskan para napi ke luar dari Lapas. Kebijakan ini ibarat menggunting dalam lipatan," analoginya.

Bleid Menteri Yasonna, lanjut dia, ingin mengubah Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dengan memanfaatkan kondisi di mana masyarakat dan pemerintah trauma dan cemas terhadap ancaman Covid-19, dengan membebaskan sekitar 300 narapidana kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya.

"Secara implisit, ini namanya kebijakan menggunting dalam lipatan atau menusuk Presiden Jokowi dari belakang,” sindir Selestinus.

Karena itu, lanjut Pengacara Senior ini, Presiden Jokowi sebaiknya menolak gagasan dan rencana Menteri Yasonna tersebut ke dalam rapat terbatas dengan Presiden untuk dimintai persetujuan.

Petrus beralasan, selama ini terdapat upaya keras Menteri Yasonna yang berkeinginan untuk memberikan kemudahan bagi Napi Korupsi, namun selalu mendapat resistensi, termasuk untuk kali ini dicoba lagi dengan memanfaatkan situasi Covid-19 demi koruptor.

Selestinus menimpali, lembebasan kurang lebih 30.000 Napi sebagai kebijakan terkait Covid-19, bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi soal social distancing dan kebijakan karantina yang diperluas sebagai kewenangan Pemerintah Pusat Cq. Menteri Kesehatan.

"Pandemi Covid-19 adalah bencana yang bersifat sementara dan salah satu pencegahannya adalah dengan membatasi ruang bergerak seseorang dengan cara mengisolasi diri sendiri (karantina mandiri, red). Sementara Menteri Yasonna secara terang-terangan ingin membebaskan ribuan Napi demi menghindari penyebaran Covid-19. Bukankah ini kebijakan kontraproduktif dan memicu rasa ketidakadilan publik?” timpal Petrus. 

--- Guche Montero

Komentar