Breaking News

HUKUM Terkait Pengibaran Bendera Bintang Kejora, Polisi Diminta Bertindak Bijaksana 02 Sep 2019 23:48

Article image
Aksi protes mahasiswa Papua sambil mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. (Foto: suara.com)
"Itu bukan kesalahan politik, tapi perorangan atau segelintir. Kalau dianggap mengatasnamakan semua orang Papua, itu bukan orang Papua yang bergerak, itu satu dua orang," kata Michael.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Mantan Wali Kota Jayapura, Michael Manufandu meminta pihak kepolisian untuk bertindak bijaksana dalam menangani kasus pengibaran bendera Bintang Mejora di depan Istana Negara.

Menurut Michael, langkah itu dilakukan agar tidak menimbulkan perlawanan.

"Kalau memang itu terjadi, mereka (polisi, red) harus atur dengan bijaksana, supaya tidak menimbulkan perlawanan," kata Michael di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/19) seperti dilansir Liputan6.com.

Selain itu, Michael juga meminta agar kasus pengibaran bendera Bintang Kejora tidak digeneralisir. Sebab menurutnya, tindakan itu dilakukan oleh segelintir orang dan tidak mewakili seluruh warga Papua.

"Itu bukan kesalahan politik, tapi perorangan atau segelintir. Kalau dianggap mengatasnamakan semua orang Papua, itu bukan orang Papua yang bergerak, itu satu dua orang. Mereka itu yang ditegur dan dinasehati," jelasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk mengusut kasus pengibaran bendera Bintang Kejora saat unjuk rasa mahasiswa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta pada 28 Agustus 2019 lalu.

Instruksi itu pun langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Polda Metro Jaya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, tim dari Polda Metro Jaya sedang menelaah pelanggaran yang dilakukan para peserta aksi.

Selain itu, polisi juga tengah mempelajari putusan hakim terkait kasus serupa yang pernah terjadi di masa lalu.

"Putusan MA itu nanti akan didalami oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Saya rasa, tim penyidik Polda Metro Jaya sudah handal untuk menangani kasus-kasus seperti ini," kata Dedi di Jakarta.

Secara aturan KUHAP, Dedi menerangkan, pengibar bendera Bintang Kejora bisa dijerat dengan Pasal 106, Pasal 107, atau Pasal 108.

"Memang ada pelanggaran pidananya yang diatur dalam KUHAP ataupun regulasi yang lain. Tapi itu masih didalami oleh tim dari Polda Metro Jaya," terangnya.

Bebaskan Mahasiswa Papua dari Tahanan Meski Tetap Diproses Hukum

Sementara Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta kepada Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian agar tindakan kepolisian (tangkap dan tahan) terhadap sejumlah Mahasiswa yang ikut serta melakukan aksi demo dalam rangka protes terhadap peristiwa 'rasis' atau SARA yang terjadi beberapa waktu di Surabaya, supaya dilakukan dengan pendekatan hukum yang lebih lunak dengan tetap menghormati HAM mereka.

Menurut Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, pendekatan yang lunak melalui mekanisme pemanggilan adalah lebih baik, karena aksi demo yang dilakukan oleh aktivis Mahasiswa Papua pasca peristiwa bernuansa rasis, korbannya adalah Mahasiswa Papua itu sendiri.

"Ini adalah bentuk protes secara bertanggung jawab dari Mahasiswa Papua yang menuntut agar hukum nasional Indonesia ditegakkan, dan agar setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Para Mahasiswa itu merasa telah dihina dan penghinaan itu telah mendapat protes yang meluas di hampir seluruh Papua dengan korban begitu banyak," nilai Petrus dalam rilis kepada media ini, Selasa (2/9/19).

Advokat Peradi ini beranggapan, semua ini karena negara tidak cepat hadir dan bertindak, sehingga Mahasiswa Papua merasa didiskriminasikan.

"Terkesan bahwa terjadi pembiaran terhadap persoalan Mahasiswa Papua di Surabaya sehingga terjadi tindakan persekusi, intimadasi bahkan dihina dengan ucapan rasis, namun penindakannya tidak ada pada saat itu. Apalagi aksi demo adalah bagian dari hak yang besifat konstitusional di dalam negara hukum Indonesia yang juga adalah hak Mahasiswa Papua," kata Petrus.

Petrus menegaskan bahwa Polri juga harus tunjukan perlakuan adil ketika Mahasiswa Papua menyerukan bahwa mereka sudah difitnah dengan pernyataan yang bernada rasis.

"Kita memiliki UU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis, juga UU ITE yang mengatur pemidanaan terhadap kasus-kasus berkonten SARA. Tetapi penegakan hukumnya lemah dan lamban. Oleh karena itu, Polri diminta segera membebaskan Mahasiswa Papua yang ditahan, baik dengan jaminan atau tanpa jaminan," desaknya.

 

--- Guche Montero

Komentar