Breaking News

NASIONAL Terkait Perpanjangan Izin Ormas, TPDI: Sikap Pemerintah Terhadap FPI dan HTI Harus Linear 29 Nov 2019 07:40

Article image
Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus dalam salah satu sesi konferensi pers di Jakarta. (Foto: Dok. PS)
"Pemerintah harus bijak dalam mempertimbangkan kepentingan bangsa yang lebih besar ke depan, daripada Surat Pernyataan bermeterai yang diduga hanya sebagai formalitas untuk memperoleh legalitas (izin, red)," desak Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Pemerintah jangan terburu-buru dalam memberikan persetujuan perpanjangan Izin Ormas kepada Front Pembela Islam (FPI), yang selama ini dipending oleh Kemendagri era Tjahjo Kumolo, karena berbagai tanggapan masyarakat terhadap perilaku FPI yang dinilai mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat atas nama agama. Sekali lagi, Pemerintah jangan terjebak dan bersikap lunak, hanya karena Surat Pernyataan FPI di atas meterai 6000."

Demikian hal itu diutarakan Koordinator Tim Pmbela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Kamis (28/11/19).

Menurut Petrus, sikap pemerintah terhadap FPI harus linear dengan sikap pemerintah terhadap Ormas Hizbur Tahrir Indonesia (HTI).

Advokat Peradi ini menerangkan bahwa berdasrkan hasil survei Cyrus Network terbaru beberapa waktu yang lalu (22-28 Juli 2019), FPI ditempatkan pada urutan ke-4 di bawah ISIS, HTI, PKI sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Terhadap keberadaannya, FPI belum mendapatkan sanksi apa pun dari Pemerintah. Olehnya, Pemerintah jangan terjebak dalam sikap seolah-olah FPI sudah baik yang muncul sesaat hanya karena FPI ingin mendapatkan pengakuan dari pemerintah lantas membuat pernyataan tertulis bahwa FPI akan taat dan setia kepada Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika," sorot Petrus.

Dengan adanya pernyataan FPI kepada pemerintah, nilai Petrus, maka hal itu juga sebagai bentuk pengakuan bahwa selama ini FPI dalam berbagai gerakan di lapangan tidak taat dan setia kepada Pancasila, NKRI, UUD 1955 dan Bhineka Tunggal Ika.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini menyinggung bahwa masil survei Cyrus  Network terbaru menunjukkan bahwa gerakan FPI linear dengan HTI, termasuk pesan-pesan politik dan ideologi yang disampaikan ke publik berseberangan dengan pesan, harapan, dan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

"Karena itu, jika HTI sudah dicabut status Badan Hukumnya, maka sekarang ini saatnya FPI diberikan sanksi dengan tidak memperpanjang izin ormasnya. Sebaliknya, Pemerintah mengambil posisi membina FPI dalan waktu lama hingga FPI benar-benar berada dalam sikap politik setia kepada Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika dalam 'satunya kata dan perbuatan,'" desak Petrus.

Ia menandaskan bahwa Pemerintah jangan terjebak dengan penilaian atas Surat Pernyataan di atas meterai sehingga memperpanjang izin.

"Pemerintah harus mencermati suara publik dan jangan terjebak oleh karena Surat Pernyataan bermeterai yang formalistis sebagai bukti kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI. Pemerintah harus bijak dalam mempertimbangkan kepentingan bangsa yang lebih besar ke depan, daripada Surat Pernyataan bermeterai yang diduga hanya sebagai formalitas untuk memperoleh legalitas (izin, red)," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar