Hasto menjelaskan visi dan misi yang dipaparkan KH Ma'ruf Amin dalam debat cawapres, terbukti menyatu dengan progam-program yang dijalankan oleh Jokowi-JK saat ini.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Penampilan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengejutkan publik dengan menawarkan program realistis dalam debat capres ketiga di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

"KH Ma'ruf Amin sangat berdisiplin. 4 menit visi misi penuh gagasan membumi, menjawab persoalan rakyat melalui Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah dan Kartu Prakerja," ujar Sekretaris TKN Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Menurut Sekretaris PDI Perjuangan ini, pidato KH Ma'ruf Amin dalam debat cawapres telah mengubah pandangan orang yang sebelumnya diragukan kemampuannya.

Hasto menjelaskan visi dan misi yang dipaparkan KH Ma'ruf Amin dalam debat cawapres, terbukti menyatu dengan progam-program yang dijalankan oleh Jokowi-JK saat ini.

"Berbeda dengan Sandiaga Uno. cawapres 02 lebih menampilkan gagasan pribadi dengan program usang yang telah gagal diterapkan di DKI Jakarta, yakni OK-OC," ucap Hasto.

Hasto mengingatkan kepada semua masyarakat, bahwa Indonesia tidak boleh memiliki wakil presiden yang visi-misinya tidak seirama dengan visi-misi presiden.

"Konsistensi KH. Ma'ruf Amin yang menjabarkan program Jokowi, telah memberikan sentuhan Islami yang sangat pas ditampilkan. Semua pemimpin punya tugas menciptakan kemaslahatan bangsa dan melindungi umat, sementara Sandi lebih artificial yang dibungkus oleh pakaian mahal," tegas Hasto.

Terkait ide Sandiaga untuk menjual program OK-OC untuk digunakan di Indonesia, Hasto menilai program tersebut adalah program usang yang tidak mengalami perubahan signifikan.

"Data menunjukkan, dari target OK-OC sebanyak 40 ribu per tahun, yang mendaftar hanya 1.000 atau 2,5 persen dan hanya 150 orang yang dapat modal. Ini adalah cerminan gagalnya program OK-OC yang ditawarkan Sandiaga," tutur Hasto.

Sedangkan kritikan Sandiaga kepada BPJS, Hasto menilai tidak ada solusi berarti dari Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

--- Redem Kono