Breaking News

HUKUM TPDI Desak Polri Segera Intervensi Pelaku Persekusi di Babulu Selatan 01 Nov 2019 10:20

Article image
Tindakan kekerasan dan main hakim sendiri oleh Kepala Desa Babulu Selatan, Malaka, NTT kepada korban NB berusia 16 tahun. (Foto: merdeka.com)
Siapa pun pelaku kejahatan (kekerasan) yang mengarah pada tindak pidana, maka Polri harus bertindak tegas.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menanggapi serius kasus persekusi yang dilakukan Kepala Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, NTT, Paulus Lau bersama beberapa warga terhadap korban Novidiana Baru yang dituduh mencuri cincin milik seorang warga.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Kamis (31/19/19) mendesak pihak kepolisian (Polri) untuk segera menangkap para pelaku guna melindungi korban.

"Kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Paulus Lau kepada korban yang masih berusia 16 tahun, Novidiana Baru, jelas merupakan tindakan 'persekusi'. Ini tidak hanya sekedar tindak pidana penganiayaan berat tetapi sudah masuk dalam kategori biadab, keji, dan tidak berperikemanusian sebagai wujud dari tindakan main hakim sendiri seorang penguasa Desa terhadap warganya," kecam Petrus.

Diketahui, korban NB yang dituduh mencuri cincin milik seorang warga, mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh Kepala Desa dan beberapa warga. Selain dipukul, kedua tangan korban diikat dan digantung pada regel polindes di Dusun Beitahu, lalu korban didudukan di atas kursi plastik lalu dipukul sembari ditonton oleh warga Dusun Beitahu.

Menurut Petrus, apapun kesalahan atau dugaan tindak pidana yang dipersangkakan dilakukan oleh Novidiana Baru, namun Desa Babulu Selatan punya Hukum Adat, Negara Indonesia punya hukum nasional yaitu KUHP dan KUHAP, dan Kepala Desa bukanlah aparat Penegak Hukum.

Oleh karena itu, kata Petrus, peristiwa di mana seorang Kepala Desa yang menghakimi dan  mengeksekusi langsung korban Novidiana Baru yang masih di bawah umur secara keji, merupakan praktek hukum rimba yang dikualifikasi sebagai penganiayaan berat yaitu melanggar pasal 354 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimum 8 tahun penjara.

"Jika penganiayaan terhadap korban (NB) mengakibatkan kematian, maka si pelaku (PL) dihukum dengan hukuman yang lebih berat yaitu 10 tahun penjara. Oleh karena itu, Polda NTT tidak boleh menunggu korban atau masyarakat melapor dan diwajibkan membawa bukti macam-macam dahulu baru laporannya diterima dan bertindak," katanya.

Intervensi Pihak Kepolisian

Advokat Peradi ini menegaskan bahwa, aparat Kepolisian lingkup Polda NTT harus 'jemput bola' dengan menangkap dan menahan para pelaku. Karena tindakan yang biadab itu tidak saja telah menginjak-injak prinsip-prinsip hukum KUHP dan KUHAP, akan tetapi juga telah menginjak-injak prinsip-prinsip Hukum Adat Desa Babulu Selatan, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai praduga tak bersalah.

"Apa yang ditunjukkan oleh pelaku (PL), juga mencerminkan kondisi NTT belakangan ini, di mana para pemimpinnya selalu berbicara dengan narasi yang keras, lantang dan bahkan mengarah kepada kekerasan. Masyarakat seakan-akan dicuci otaknya untuk menerima kekerasan, kelantangan yang tidak mengenal etika di ruang publik yang sering dipertontonkan oleh sebagian pimpinan daerah di berbagai tempat," sentil Petrus.

Karena itu, tandas Petrus, siapa pun pelaku kejahatan (kekerasan) yang mengarah pada tindak pidana, maka Polri harus bertindak tegas. Demikian juga masyarakat, harus berani mengambil sikap dengan mengucilkan Kepala Desa Paulus Lau dari lingkungan pergaulan sosial sebagai bagian dari sanksi sosial dan sanksi adat.

--- Guche Montero

Komentar