Breaking News

NASIONAL TPDI Nilai Tuntutan dan Jati Diri 'KAMI' Kontras sebagai Gerakan Moral 22 Aug 2020 18:13

Article image
Koordinator TPDI dan Ketua Tim Task Force FAPP, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Dengan demikian, butir tuntutan kontradiksi dengan jati diri KAMI, sehingga membatah posisi KAMI sebagai gerakan moral," timpal Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) kembali menyoroti manuver gerakan yang mendeklarasikan diri sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan pers kepada media ini, Sabtu (22/8/2020) menyoroti bahwa poin-poin tuntutan dan jati diri KAMI telah membantah posisi moral KAMI sebagai gerakan moral menyelamatkan Indonesia.

"Poin-poin tuntutan (8) dan Jati Diri (10) KAMI sangat kontras sebagai sebuah gerakan moral menyelamatkan Indonesia," sorot Petrus.

Menurutnya, aksi menyelamatan Indonesia, justru dinarasikan oleh sejumlah deklarator KAMI dengan cabut mandat, lengserkan Presiden Jokowi, mendesak agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden, mendesak MPR menggelar sidang istimewa memakzulkan Jokowi, hancurkan pemerintahan oligarki, dan lain-lain, menjadi tagline gerakan KAMI saat menggelar deklarasi, sehari setelah HUT RI ke-75, yakni pada Selasa (18/8/2020) di Tugu Proklamasi, Jakarta.

KAMI tentu paham, kata Petrus, bahwa secara konstitusional, siapa pun di luar kekuatan riil politik di DPR yang ingin melengserkan Presiden Jokowi dari kursi Presiden, akan sulit mewujudkan langkah itu.

Pasalnya, UUD 1945 secara limitatif hanya menyediakan tiga instrumen konstitusi bagi seorang warga negara Indonesia untuk menjadi presiden, yaitu pemilu, pemberhentian presiden, dan presiden diganti.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini menegaskan dasar hukum tiga instrumen konstitusi itu, yakni;

Pertama, Pemilihan Presiden (Pilpres), yang diatur dalam Pasal 6, pasal 6 A dan pasl 7 UUD 1945, mengatur tentang Pemilihan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, diusulkan oleh Partai atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kedua, Pemberhentian Presiden, diatur dalam Pasal 7A, 7B UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, atau perbuatan tercela dan tindak pidana berat lainnya, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, dan seterusnya, dengan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili pendapat DPR.

Ketiga, Presiden digantikan Wakil Presiden, diatur dalam  Pasal 8 UUD 1945; jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan tugas, kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai selesai masa jabatannya.

"Ketiga instrumen konstitusi, sulit diterobos pada saat ini. Karena selain tidak terdapat fakta pelanggaran terhadap konstitusi, juga mayoritas rakyat Indonesia, DPR RI dan Partai Politik pendukung pemerintah, masih mendukung penuh kepemimpinan Presiden Jokowi, sehingga deklarasi KAMI, bisa saja terpeleset menjadi deklarasi mengajak pihak lain untuk makar," ujarnya.

Ungkap Kebohongan Publik

Petrus beralasan, mencermati 8 butir tuntutan KAMI dengan fakta-fakta jalannya pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode berjalan, maka tidak ada satupun dari 8 butir tuntutan itu mengandung kebenaran.

Sebab apa yang dilakukan oleh seorang Presiden RI, parameternya adalah pada UUD 1945 dan dikontrol oleh lembaga DPR dan seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan 8 butir tuntutan KAMI, lanjut dia, tidak ada yang istimewa dan terlalu dicar-cari, seperti soal  penanganan Covid-19, penegakan hukum dan pemberantasan KKN. 

Demikian pula soal PKI, memang tidak ada PKI karenanya tidak relevan menuduh Pemerintah membuka peluang bangkitnya PKI dan ingin mengganti Dasar Negara dan NKRI, justru yang ada malah HTI dan sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, soal penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, Presiden Jokowi telah berusaha keras mencegah dan memberantas tanpa henti-hantinya, sambil mencari terobosan untuk memperkecil resiko ekonomi akibat resesi ekonomi yang melanda dunia.

"Bahkan, terkait kekhawatiran KAMI soal praktek pembentukan hukum yang menyimpang, silahkan KAMI tuntut DPR ke MK, karena DPR adalah pemegang keuasaan membentuk UU," timpalnya.

Advokat Peradi ini beranggapan bahwa potret 10 jati diri KAMI dengan 8 butir tuntutan, mempertegas posisi KAMI bukan sebagai gerakan moral menyelamatkan Indonesia.

"Terdapat inkonsistensi dalam rumusan tuntutan dan sama sekali tidak menggambarkan jati diri dari 10 butir; ibarat KAMI baru bangun dari mimpi, langsung menyusun tuntutan, tanpa melihat fakta-fakta hukum dan fakta sosial yang ada. Dengan demikian, butir tuntutan kontradiksi dengan jati diri KAMI, sehingga membantah posisi KAMI sebagai gerakan moral," tandasnya. 

--- Guche Montero

Komentar