Breaking News
  • Defisit Lebih Rendah Dari Proyeksi APBN-P 2017
  • Menkeu: investasi tumbuh karena kepercayaan pelaku usaha
  • Penerimaan Bea Cukai hingga November Rp130,1 triliun
  • Presiden Jokowi setuju pendiri HMI jadi Pahlawan Nasional

MUSIK UU Permusikan, Bentuk Komitmen Kedaulatan Musik Indonesia 10 Jun 2017 14:05

Article image
Koordinator Kami Musik Indonesia Glenn Fredly bersama pimpinan Baleg DPR RI. (Foto: Ist)
Para artis yang tergabung dalam “Kami Musik Indonesia” mengaku prihatin karena saat ini industri musik Indonesia hanya menyumbang satu persen untuk perekonomian nasional.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Rancangan Undang Undang (RUU) Tata Kelola Musik atau Permusikan Indonesia bertujuan mengatur tata kelola industri permusikan Indonesia yang selama ini masih terabaikan.

Pernyataan ini disampaikan koordinator gerakan "Kami Musik Indonesia" ketika menyerahkan naskah akademik ke Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

"Kami ingin musik Indonesia bisa mempunyai undang-undang yang dapat mengatur tata kelola dari hulu ke hilir, dan para pelaku musik baik seniman, produser dan pekerja musik dapat memiliki kesejahteraan yang baik. Serta musik Indonesia bisa berdaulat di Tanah Air," ujar Glenn. 

Glenn mengaku para artis yang tergabung dalam “Kami Musik Indonesia” mengaku prihatin karena saat ini industri musik Indonesia hanya menyumbang satu persen untuk perekonomian nasional. Padahal potensi musik Indonesia sangat besar. Seharusnya industri tersebut dapat berperan lebih besar untuk perekonomian bangsa.

Kami Musik Indonesia menekankan tata kelola yang baik, agar musik Indonesia dapat berdaulat dan memberikan kesejahteraan bagi setiap pelakunnya. Sebab, ekosistem musik di Indonesia masih terabaikan padahal bisa dikelola dengan baik dan dapat menjadi sumber penghidupan buat banyak masyarakat.

Inisiatif Kami Musik Indonesia mengusulkan RUU Permusikan ini menuai dukungan positif dari semua fraksi DPR. Baleg DPR RI siap mendorong pembahasan RUU tersebut sehingga bisa disahkan pada 2018.

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto mengatakan, apabila RUU Permusikan disahkan, Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki payung hukum tentang tata kelola industri seni ini.

Totok Daryanto menyarankan anggota legislatif dan para musisi membentuk tim kecil demi membahas secara detail naskah akademik RUU Permusikan Indonesia.

Totok juga berjanji usulan pembentukan RUU Permusikan ini akan dijadikan sebagai RUU inisiatif DPR dan akan diusahakan masuk ke dalam Prolegnas Jangka Panjang 2014-2019 serta Prolegnas Prioritas Perubahan 2017.

"Kalau semua lancar, maka pada 2018 kita sudah memiliki Undang Undang Permusikan Indonesia," pungkasnya. 

--- Redem Kono

Komentar