Breaking News

REGIONAL Wacana Pabrik Semen di Matim, TPDI: Ada Aroma 'Cuci Tangan' oleh Bupati Agas 27 Apr 2020 09:38

Article image
Koorddinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
Petrus menyoroti bahwa ada kesan Bupati Agas hendak 'mencuci tangan' dan bersembunyi di balik kewenangan memberi IUP dengan alasan ada di tangan Gubernur NTT.

BORONG, IndonesiaSatu.co-- Bupati Manggarai Timur (Matim) Agas Andreas, telah mengklarifikasi perannya dalam rencana pendirian Pabrik Semen oleh PT. Singa Merah dan PT. Istindo Mitra Manggarai di Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Matim.

Beberapa point fakta yang diakui Bupati Agas Andreas yakni terkait perannya yang memberikan izin lokasi, memfasilitasi warga Luwuk dan Lingko Lolok untuk bertemu dengan kedua PT tersebut dalam transaksi Jual-Beli Tanah untuk lokasi Tambang Semen.

"Klarifikasi Bupati Agas sebagai representasi negara, terbukti tidak berpihak pada kepentingan warga Kampung Luwuk dan Lingko Lolok selaku pemilik tanah leluhur, selaku pemangku adat-isitiadat beserta hak-hak tradisional yang oleh konstitusi diwajibkan untuk dihormati, diakui dan dilindungi negara."

Demikian hal itu diutarakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, dalam keterangan rilis kepada media ini, Senin (27/4/20).

Menurut Petrus, pengakuan Bupati Agas yang telah mengeluarkan izin lokasi dan mengakui urusan IUP PT. Singa Merah di Luwuk dan Lingko Lolok itu menjadi wewenang Provinsi (bukan urusan Bupati, red), kecuali soal jual-beli tanah Agas berperan sebagai Bupati dan sebagai Keluarga fifty-fifty, agar pihak yang menjual tidak dirugikan oleh pembeli.

"Ini modus terselubung yang menunjukkan peran makelar dan beraroma nepotisme. Dua pengakuan sekaligus yang bersifat oportunis, di mana Bupati Agas hanya mengakui perannya yang seolah-olah ingin melindungi pihak penjual. Ini ibarat praktek politik "burung unta"; mengambil sisi yang menguntungkan dan 'melempar' tanggung jawab pada sisi yang berpotensi merugikan," nilai Petrus.

Advokat Peradi ini menyoroti bahwa ada kesan Bupati Agas hendak 'mencuci tangan' dan bersembunyi di balik kewenangan memberi IUP dengan alasan ada di tangan Gubernur NTT.

"Artinya, soal Pabrik Semen dan segala dampak buruknya bukanlah tanggung jawab Bupati Agas, melainkan tanggung jawab Gubernur NTT. Dalam hal ini, modus operandi Bupati Agas seakan-akan hanya menjadi 'juru selamat' buat warganya untuk melepaskan hak atas tanah dengan harga Rp. 12.000 per meter persegi (m2). Ini karakter oportunis dengan bersembunyi dari urusan yang beraroma KKN dan mengorbankan harga diri warganya," imbuhnya.

Ancaman Hak-Hak Tradisional

Petrus menilai, dalam hubungan dengan investasi jangka panjang dan segala kajian Amdal, Bupati Agas seharusnya mempersulit terjadinya transaksi jual-beli tanah seluas 500-an hektar (Ha) yang juga menjadi kawasan hunian oleh sebagian besar warga satu Desa secara turun-temurun.

"Apa pun alasannya, tanah selalu melekat dengan Hukum Adat dan hak-hak tradisional sebagai ekosistem kebudayaan yang wajib dilindungi. Sebab, menjual tanah satu desa  sama dengan membumihanguskan eksosistem kebudayaan masyarkat satu desa," katanya.

Ia justru menyayangkan sikap Bupati Agas yang hanya mengumbar perannya agar terjadi jual-beli tanah dengan dalil memfasilitasi warganya agar tidak dirugikan.

"Itu artinya, Bupati Agas mempertegas peran makelar atau calo tanah. Ini tindakan yang justru merendahkan wibawa pemerintah yang seharusnya melindungi warganya. Bahkan, Bupati membiarkan warganya terjerat hutang (DP Rp.10 juta) dari PT. Singa Merah untuk sesuatu yang terancam batal," sentil Petrus.

Ia menegaskan bahwa dengan perilaku makelar atau calo, tanpa peran mengayomi warganya dari praktek penjeratan hutang atau ijonisasi bahkan relokasi Desa sekaligus punahnya hak-hak tradisional warga, maka cepat atau lambat Bupati Agas akan menghadapi krisis kepercayaan publik; tidak saja dari warga masyarakatnya tetapi juga dari Pemerintah Pusat (diimpechman), karena Tambang Semen tidak termasuk kepentingan umum.

"Asas-asas Penyelenggaraan Negara, tidak nampak sedikitpun dalam perilaku Bupati Agas, ketika memberi ruang selebar-lebarnya bagi PT. Singa Merah untuk memperdaya dan menjerat warganya. Bupati Agas malah dengan bangga mengatakan bahwa warga datang bertemu Bupati sudah membawa Surat Kesepakatan jual-beli, sehingga Bupati hanya menjaga agar warganya tidak dirugikan. Padahal, warganya sudah dirugikan," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar